Pemenuhan Hak Kesehatan Universal dan Gratis bagi Masyarakat Miskin
DPRD Jabar menyoroti masih banyaknya warga tidak mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Aspirasi yang diperjuangkan adalah penambahan aspirasidprdjabar kuota peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD hingga mencakup seluruh keluarga miskin dan rentan miskin. DPRD juga mengusulkan berdirinya Puskesmas keliling di daerah terpencil dan penyediaan ambulans darurat gratis. Selain itu, DPRD mengkritisi praktik pungutan liar di rumah sakit daerah. Melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan setiap warga berhak mendapatkan layanan medis tanpa diskriminasi dan tanpa biaya tambahan.

Pendidikan Berkualitas dan Bebas Biaya hingga SMA/SMK
Untuk menjamin hak pendidikan, DPRD Jabar mensahkan Perda tentang pendidikan gratis yang membebaskan seluruh biaya SPP, uang gedung, dan seragam bagi siswa SD hingga SMA/SMK negeri. DPRD juga mengalokasikan dana khusus bantuan transportasi bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, DPRD meminta setiap kabupaten memiliki minimal satu sekolah inklusif yang lengkap dengan guru pendamping. Lebih jauh, DPRD mendorong program beasiswa prestasi bagi anak-anak miskin yang ingin kuliah. Dengan akses pendidikan yang setara, rantai kemiskinan struktural bisa diputus.

Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal dan Rentan
Mayoritas tenaga kerja di Jabar adalah sektor informal: buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima, ojek online, dan pembantu rumah tangga. DPRD mengaspirasikan pembentukan “Jabar Jamin” yaitu skema jaminan sosial khusus yang memberikan santunan kecelakaan kerja, pensiunan, dan bantuan kehilangan mata pencaharian. DPRD juga mendesak perusahaan e-commerce dan platform digital untuk memberikan kontrak yang adil dan transparan kepada mitra kerjanya. Selain itu, DPRD membuka posko pengaduan bagi pekerja yang mengalami PHK sepihak. Hak ekonomi warga harus dilindungi, apapun status pekerjaannya.

Hak atas Perumahan Layak dan Lingkungan Hidup yang Sehat
Tidak sedikit warga Jabar yang masih tinggal di bantaran sungai, kolong jembatan, atau permukiman kumuh tanpa sanitasi layak. DPRD mengusulkan program “Rumah Layak Huni Bersubsidi” dengan dana padat karya berbasis gotong royong. DPRD juga menyoroti maraknya penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang pantas. Oleh karena itu, DPRD mengawal revisi Perda tentang perumahan, yang melarang keras gusuran paksa tanpa musyawarah dan penggantian yang adil. Hak warga atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan sehat adalah nafas dari kesejahteraan sejati.

Jaminan Hak Politik dan Keadilan bagi Kelompok Marjinal
DPRD Jabar menegaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal keadilan dan pengakuan hak politik. DPRJ mendorong KPU Jabar untuk menciptakan pemilu yang aksesibel bagi difabel, warga terpencil, dan warga binaan lapas. Selain itu, DPRD membentuk komisi anti diskriminasi untuk menangani laporan kekerasan berbasis gender, agama, atau etnis. Setiap aspirasi dari kelompok marginal seperti waria, minoritas kepercayaan, dan penghayat harus didengar dan dicatat. Dengan jaminan hak politik, warga Jabar tidak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi juga bermartabat di mata hukum dan negara.